Minggu, 12 Januari 2014

OPINI PELANGGARAN ETIKA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HUKUM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. (Suseno, 1987)
Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. (Kattsoff, 1986)
Berdasarkan beberapa pemikiran diatas etika menurut Bartens sebagaiman dikutip oleh abdul kadir,memberikan tiga arti etika yaitu
1) Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorngan atau hidup bermasyrakat
2) Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral,yang dimaksud disi adalah kode etik
3) Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk .arti sini sama dengan filsafat moral


sekiranya itu adalah pengertian dari etika. Namun, banyak disekitar kita yang tidak paham akan etika tersebut. Banyak orang mengira hanya orang-orang kelas "menengah-kebawah" yang tidak tahu akan etika. Padahal pada nyatanya, banyak orang-orang yang katanya kelas "atas" malah bertindak diluar etika. Tidak terkecuali penegak hukum. Seminggu belakangan ini media masa sedang ramai-ramainya membicarakan tentang tindakan memalukan dari yang katanya disebut POLISI.  POLISI petugas Ditnarkoba disinyalir melakukan rekayasa kasus narkoba kepada Iwan dan Beny. Korban yang merasa dirugikan tidak terima atas perlakuan para petugas Ditnarkoba mengajukan kassasi dan permohonan kepada Mahakamah Agung (MA). Mahakamah Agung akhirnya memenuhi permohonan kedua orang tersebut dan membebaskan mereka karena mereka tidak terbukti membawa shabu-shabu. Berikut artikel lengkap dari www.solopos.com

"Solopos.com, JAKARTA — Satu lagi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membongkar rekayasa kasus narkoba oleh polisi. Kali ini, korban rekayasa kasus itu adalah Iwan dan Benny yang dipaksa mengakui memiliki sabu-sabu di sebungkus rokok.
Berdasarkan keterangan versi polisi dan jaksa, awalnya Iwan menerima telepon dari orang yang tidak dikenal yang ingin memesan sabu pada 25 Oktober 2010. Lantas Iwan menyanggupi dengan cara membeli sabu-sabu di Gang Jamaah, Pekauman, Banjarmasin. Setelah membeli barang dari orang yang tidak dikenal itu, sabu tersebut diantar ke parkiran Hotel Pesona. Iwan lalu mengajak Benny ke Hotel Pesona.
Sesampainya di parkiran, keduanya lalu digerebek petugas Ditnarkoba Polda Kalsel yaitu Wasita dan Dedi Yuliassono. Dalam penangkapan itu, kedua polisi tersebut mengaku mendapatkan bungkus rokok berisi 0,31 gram sabu-sabu. Iwan dan Benny membantah memiliki bungkus itu. Namun dua polisi itu tetap menggelandang Benny dan Iwan ke kantor polisi.
Guna membuktikan kebenaran cerita polisi itu, digelarlah sidang di pengadilan. Pada 3 Februari 2011 jaksa menuntut Benny dan Iwan hukuman lima tahun penjara. Tuntutan ini dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin pada 15 Maret 2011. Vonis lima tahun penjara itu lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada 9 Juni 2011.
Namun drama belum berakhir. Benny dan Iwan terus berjuang mencari keadilan dengan mengajukan kasasi dan permohonan ini dikabulkan. “Mengadili sendiri, menyatakan Benny dan Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan tersebut,” putus majelis hakim dalam sidang kasasi seperti dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (9/1/2014).
Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Imron Anwari dengan hakim agung Prof Dr. Surya Jaya dan Prof Dr Hakim Nyak Pha sebagai hakim anggota. Vonis ini juga menjadikan cerita polisi di dakwaan hanya omong kosong belaka. Sebab majelis kasasi meragukan penyidikan karena pada waktu Benny dan Iwan digeledah tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu. Saat itu Benny dan Iwan sedang berada di tempat parkir Hotel Pesona. Tiba-tiba dua polisi menggerebek mereka sambil menunjuk sebuah bungkus rokok yang ada di sekitar Benny dan Iwan. Polisi menuduh keduanya sebagai pemilik bungkus rokok itu.
Di kantor polisi, Benny dan Iwan dipukuli oleh polisi untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada mereka. “Padahal sama sekali terdakwa tidak mengetehui barang tersebut,” putus majelis hakim pada 24 Agustus 2011.
Putusan ini memang tidak bulat diambil majelas hakim. Hakim Agung Imron berseberangan pendapat dan memilih tetap menghukum Iwan dan Benny sesuai putusan PN Banjarmasin dan pengadilan tingkat banding. Meski demikian, Imron kalah suara dengan dua hakim lainnya sehingga Iwan dan Benny lolos dari hukuman lima tahun penjara."

Sangat disayangkan memang orang-orang yang ber-"label" penegak hukum yang setidaknya memiliki etika yang lebih baik malah lebih tidak beretika. Lalu, harus dimana lagi panutan beretika kita?


Jumat, 29 November 2013

UU Tentang Kode Etik Akuntan Publik dalam Menghadapi Era IFRS

Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari mentri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik diindonesia. Ketentuan mengenai akuntan public diindonesia diatur dalam peraturan mentri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yangdiakui oleh pemerintah.

Akuntan publik memiliki tugas pokok yang termasuk kedalam bidang jasa atestasi dan non atestasi, yang termasuk kedalam jasa atestasi adalah akuntan public yang bertugas mengaudit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif dan informasi performa keuangan juga mereview atas laporan keuangannya. Dan jasa non astetasi adalah akuntan publik yang bertugas penghitungan keuangan,manajemen, konsultasi, kompilasi dan perpajakan. Dilihat dari fungsi umumnya pada akuntan publik adalah akuntan public dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang peristiwa ekonomi yang penting dan mendasar, selain itu juga menyediakan informasi tentang bagaimana caraya ntuk mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas, contohnya tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.    

Profesi ini dilaksanakan dengan standar yang telah baku yang merujuk kepada praktek akuntansi di Amerika Serikat sebagai ncgara maju tempat profesi ini berkembang. Rujukan utama adalah US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principle’s) dalam melaksanakan praktek akuntansi. Sedangkan untuk praktek auditing digunakan US GAAS (United States Generally Accepted Auditing Standard), Berdasarkan prinsip-prinsip ini para Akuntan Publik melaksanakan tugas mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pelanggan.
Kerangka standar dari USGAAP telah ditetapkan oleh SEC (Securities and Exchange Commission) sebuah badan pemerintah quasijudisial independen di Amerika Serikat yang didirikan tahun 1934. Selain SEC, tcrdapat pula AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang bcrdiri sejak tahun 1945. Sejak tahun 1973, pengembangan standar diambil alih oleh FASB (Financial Accominting Standard Board) yang anggota-angotanya terdiri dari wakil-wakil profesi akuntansi dan pengusaha.



Kode etik

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Untuk pertama kalinya, dalam kongres tahun 1973 IAI menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia, yang saat itu diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan. Standar mutu ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Setelah mengalami perubahan, maka tahun 1998 Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI baik di pusat maupun di daerah.
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Fungsi Etika :

  • Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan.
  • Etika ingin menampilkanketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
  • Orientasi etis ini diperlukan dalam mengabil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.


Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :

  • Kebutuhan Individu
  • Tidak Ada Pedoman
  • Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi
  • Lingkungan Yang Tidak Etis
  • Perilaku Dari Komunitas


Sanksi Pelanggaran Etika :

  • Sanksi Sosial adalah Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yangdapat ‘dimaafkan’.
  • Sanksi Hukum adalah Skala besar, merugikan hak pihak lain.


Jenis-jenis Etika :

  • Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar .
  • Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.


Ada tiga prinsip dasar perilaku yang etis :

  • Hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Meskipun tidak besar sekalipun, suatu ketika akan menyebabkan konsekuensi yang besar pada profesi.
  • Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Disini harus diingat bahwa reputasi adalah yang paling berharga, bukan sekadar keuntungan jangka pendek.
  • Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Mungkin akuntan akan menghadapi masalah karier jika berpegang teguh pada etika. Namun sekali lagi, reputasi jauh lebih penting untuk dipertahankan.


Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut : (Mulyadi, 2001: 53)

1. Tanggung Jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.
Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.
Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.
Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.
Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan



UU nomor 5 tahun 2011 tentang kode etik akuntan publik dalam menghadapi IFRS

International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu Negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua Negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair‘ (IFRS framework paragraph 46).
Indonesia yang tadinya berkiblat pada standar akuntansi keluaran FASB (Amerika), mau tidak mau harus beralih dan ikut serta menerapkan IFRS karena tuntutan bisnis global. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (global market). Firma akuntansi big four mengatakan bahwa banyak klien mereka yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi lintas Negara.
Menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang, para akuntan publik di indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional.
Berikut adalah pasal-pasal pada UU No. 5 Tahun 2011 yang mendukung perizinan akuntan publik asing untuk bekerja di Indonesia :
Pasal 7

(1)      Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan
Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan
Publik Asing tersebut.
Pasal 17
(1)      KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2)     Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP          
paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja
profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang
bersangkutan.

Berdasarkan Pasal di atas jelas sekali bahwa peraturan di Indonesia membuka ruang bagi akuntan publik asing untuk memperoleh izin untuk menjual jasa audit di Indonesia dan akan menyebabkan persaingan yang lebih luas serta sulit bagi akuntan publik dalam negeri.
Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yg sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.
Dengan demikian, Akuntan Publik dalam negeri dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta pengetahuannya tentang standar yang ditetapkan oleh IFRS agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dan dapat bertahan serta bersaing dengan Akuntan Publik Asing.

Jumat, 28 Juni 2013

tugas 1

latihan 1
no. 5 
      Not only  her parents  but also  her brother and sister  lives  in New York
     A                                B                       C                     D

Answer:  D
It should be live


latihan 2
nomer 10
   Our friends might stopped  to see us  on  their  way to California                                   A            B        C     D
Answer:  A
It should be Stop

latihan 3
nomer 10
John went to the mountains on his vacationand  we   had gone  too.
                                                              A         B     C        D

Answer : D
It should be has gone

tugas 2

Dimas Tri Ariadi
22210050
3eb04

Question number 0: Mary is riding a horse.John is riding a horse.
Answers: Either Mery or John is riding horse.

Question number 5: john can have tea,or john can have coffee
Answers: Neither John can have tea nor coffee.

Question number 10: Boy is not searching for those books.Bill is not searching for those books.
Answers: Not only Boy but also Bill is not searching for those books.

tugas 3

Dimas Tri Ariadi
22210050
3eb04

10. Jack has a lot of empty papers. He wants to use them for the task. He is going to take five papers. He is now using one paper. After that, he will take ______ . Then he will put _________ for later on.
answer: Jack has a lot of empty papers. He wants to use them for the task. He is going to take five papers. He is now using one paper. After that, He will take others. Then He will put the other for later on

5. There are many people in this Mall. Some people are on the third floor. ___ are on the second Floor, shopping. ___ are on the first floor, watching the performance. ___are on the basement.
Answer : There are many people in this Mall. Some people are on the third floor. Other People are on the second Floor, shopping. Other ones are on the first floor, watching the performance. Others are on the basement.


11.Jane has six pens. She is going to take three pens for Eve and ________ for Eddy. And _________ for John.
Answer : Jane has six pens. She is going to take three pens for eve and other for Jeddy. And the other for john.

HTC One Mini release date leaked

But after a series of extensive leaks, it now seems insiders have discovered when the pared-down blower will be hitting shelves.
German punters will apparently be able to lay their hands on the device from August 3rd on O2.
That’s according to Teltarif, who’ve managed to scoop the inside line on HTC’s new effort.
Much has been made of the full-sized HTC One’s stunning design and features, so the One Mini comes laden with expectation.
Word is it’ll pack in the same Ultra Pixel snapper as its larger stablemate, alongside a dual-core processor and a 720p, 4.3-inch display.
HTC will be desperate for the One Mini to succeed, with the company’s finances in disarray and Samsung’s continuing growth giving it little chance of succeeding in a crowded market place.
Stay tuned for official HTC One Mini details as we get them.

Comment:
uwoooo. cant wait this phoneee. with ultra pixel snapper, dual core processor and 720p, 4.3 inch display make this phone really powerfull! awhuuu


Taekwondo-A Powerful Tool for Self-Defense

The martial art of Taekwondo, literally meaning "art of hand and foot fighting," is more than two thousand years old. Yet its physical and spiritual content have never been so vigorously sought after and practiced as it is now.
Taekwondo is considered the oldest self-defense martial art in the world and uniquely developed in Korea. It was first recorded in the Koguryo dynasty founded in 37 b.c. of whose vast territory included the Korean Peninsula north of the Han River and the Manchurian territory of China.


Taekwondo Power Stems from Body Systems

Taekwondo is a sport that responds to survival needs in a powerful and rational manner and maintains, as well, an orderly system uniformly related to the inner and outer spheres of the human being. The immense power of Taekwondo stems directly from the scientific use of the body systems. The power is so formidable that several bricks, roof tiles, or wooden boards can be broken merely with the bare hands or fists. Taekwondo employs almost every part of the body in defensive and offensive moves. Its techniques comprise units combined together for maximum efficiency in free fighting. These practice units are body drill in postures, punching, kicking, striking, blocking, combinations of these moves in formal patterns, pre-arranged attacks and counterattacks, and more. Conscientious training in these areas not only results in the ultimate self-defense techniques, but also in a mental discipline, which creates the strength of character necessary for success in many fields of endeavor.


Some History of Taekwondo

Taekwondo may be considered as old as history itself. Since man first learned to protect himself, it could be said that the primitive features of Taekwondo had spontaneously arisen. This form of self-defense became such an essential part of daily life that was gradually streamlined and organized into a unique and powerfully efficient weapon for survival.
In the process of the development of Taekwondo, a new sense of awareness of both physical and mental potential in the human body was discovered. Through a myriad of thought stimuli, experimentation, and experience, this skill of unarmed combat became what is today, a martial art technically moralized and scientifically formalized.
Before the birth of Christ, the three kingdoms of Koguryo, Baek-je, and Silla had been established on the peninsula now known as Korea. In each of these kingdoms, the skills and techniques of su su bak or kwon bupsu, later on called tae kyon, the predecessors of Taekwondo, were already highly sophisticated. They were a basic component of the military training of soldiers as a weapon based solely on fists, hands, and feet.


Royal Tombs Depict Fighting Stances

Some of the earliest known features of Taekwondo can be found in the murals of the royal tombs of Kakjeochong and Mooyongchong of the Koguryo period. These murals clearly show physical combat movements and fighting stances.
From the murals, we can visualize that Taekwondo was then already familiar to the people of Koguryo. And because it was such a highly respected sport among the people, it was thus depicted in murals and paintings in tombs.
Substantial documentary evidence of the martial arts spirit in Baek-je also exists. In that era, the sport was officially encouraged, and not only the military had their soldiers trained in Taekwondo, archery and horse riding, the general populace too were warriors who excelled in the arts.
The temples and shrines during the Silla dynasty produced a great many stone engravings depicting a variety of Taekwondo forms. During the reign of Chin Heung, twenty-fourth king of Silla, Korean culture and martial arts rose to flourishing heights. Silla, at the time, was a mere weak and tiny kingdom constantly harassed and threatened by its more powerful neighbor kingdoms of Koguryo and Baek-je. But Silla did not stir and proving itself with national character of strength and integrity, existed for 992 years.
At the time the most outstanding contribution to the development of the martial arts emanated from an elite officer corps called Hwa Rang Do—a military and social organization for noble youths formed by King Chin Heung. The Hwa Rang Do were well trained not only in the usual sports of archery, target practice, and horsemanship, but also practice of mental and physical discipline, as well as many forms of hand and foot fighting. Through their unrelenting efforts to conquer turbulent rivers and rugged terrain, the group of young knights grew strong and fearless. Their merciless strife to defend their country and their refinement of their souls became well known throughout the peninsula. Their victories helped to advance the movement for the unification of the three separated kingdoms for the first time in the history of the Korean Peninsula.
The Koguryo dynasty (a.d. 935–1392) further popularized the study of unarmed combat. It was during this period that the martial arts were scientifically analyzed and systematized. They were later adopted into the Yi era (a.d.1392–1910). However, strong anti-military sentiment soon pervaded among the ruling classes and tae kyon was generally and openly debased. By the end of the Yi dynasty, the martial arts appeared to have lost all traces of their original vigorousness and liveliness in the midst of the period of civil enlightenment.
For several decades after the turn of the twentieth century, the Japanese occupation of Korea forbade the practice of any of the martial arts. Only in secrecy were the arts passed on to a small number of students and kept alive by ardent proponents, such as Song, Duk Ki and Han, Il Dong.
After Korea was liberated in 1945, many dojang (martial arts institutes) sprang forth, each announcing its presence with its own particular standard of style and method. It was nevertheless the dawning of a new day for the ancient art of tae kyon. Its revival in various forms can explain that it has successfully remained deeply implanted in the fabric of Korean society to be able to flower and blossom once again to its full colors. A decade later, Taekwondo was selected as the new name of the national martial art. The name resembles the old name of tae kyon and it perfectly describes the art (do) of hand (tae) and foot (kwon).
This brings us to the interesting aspect regarding the distribution of the variety of strikes. A strike, whether by kicking, punching or other use of body parts for attacking, produces a direct effect on the known target. And it is the effect, such as the extent of target damage, tissue injury, contact time, area of displacement, etc. which ultimately determines the characteristic of the strike itself.
In striking a target, if contact time and displacement are zero or minimal, the strike would be of the First degree, as it is in free sparring. A Second-degree strike renders the target maximal extent of damage for the gravity of the force used. The total energy is dispersed instantaneously. For a Third-degree strike, contact time is relatively longer than the First- and Second-degree strikes because this time the attacking force pushes a target for a variable distance whereby all of the power is administered throughout the total displacement.
Grandmaster Kim, Bok Man 11th dan, started his martial arts training in 1941. Grandmaster Kim along with General Choi Hong Hi, worked tirelessly to develop the basic structure upon which present day taekwondo is founded.


Comment:
Taekwondo, the martial art that more often using a foot. I've seen a taekwondoin break 7 layers of brick!